Logo
Print this page

Dasar berfikir menghentikan MT1 hari kedua

Dasar berfikir menghentikan MT1 hari kedua

Iskandar al-Warisy

Meskipun Perppu No 2 Tahun 2017 tentang larangan dan pembubaran ormas telah ditetapkan, hal ini tidaklah menimbulkan kekhawatiran bagi al-Kahfi karena merasa selama ini tidak ada undang-undang yang dilanggar, walaupun penasehat al-Kahfi dari MUI DKI sempat menyarankan agar MT1 hari kedua dipertimbangkan penyelenggaraannya, karena dapat menimbulkan salah tafsir berkaitan dengan pasal penodaan dan penistaan agama.

Kalau saya pribadi tidak khawatir, karena ada perbedaan yang jelas dan tegas antara pembahasan ilmiah dengan penghujatan, baik dari segi pendasaran, komunikasi serta tujuan yang ingin dicapai. Dalam dimensi ilmiah, tujuan yang ingin dicapai adalah mencari kebenaran, sementara penghujatan semata-mata untuk menjatuhkan dan menghinakan. Pendasaran dalam mencapai kebenaran dalam dimensi ilmiah senantiasa menekankan pada nilai-nilai ilmiah, seperti pendapat ahli, perbandingan, eksperimen serta logika, dimana prosesnya sangat ketat. Sedangkan penghujatan, pendasarannya sangat sederhana tidak ada proses pengujian, subyektif serta penuh hawa nafsu. Komunikasi dalam dimensi ilmiah sangat fokus pada masalah dan pemecahan serta santun. Sedangkan penghujatan lebih banyak pada hinaan, ejekan dan provokasi.

Buku-buku agama pada prodi keagamaan juga banyak yang membahas tentang perbandingan Tuhan dalam berbagai agama, dan selama ini tidak dilarang karena pendasarannya ilmiah. Bahkan kitab-kitab suci termasuk al-Qur’an juga banyak membahas tentang Tuhan dalam kepercayaan berbagai agama.

MT1 hari kedua yang membahas tentang Tuhan dalam berbagai pandangan keagamaan lewat studi banding, sudah berjalan sejak tahun 2000an. Selama sekira 17tahunan, dan bahkan tahun 2013 pun juga telah lahir peraturan ormas No. 17 Tahun 2013, yang melarang ormas melakukan penyalahgunaan, penistaan dan penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (pasal 59 ayat 2b), selama ini juga tidak ada teguran sama sekali.

Lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017, secara larangan bagi ormas, tidak ada perbedaan dengan UU No. 17 Tahun 2013. Perbedaannya hanya pada cara memberikan sanksi. UU sebelumnya lewat peradilan, sedangkan Perpu lewat pemerintah dengan tahapan, pertama, memberikan peringatan secara tertulis, (jika tidak ada respon dan perubahan). Kedua, penghentian kegiatan dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum (pasal 61). Sehingga bagi al-Kahfi hal ini tidak ada persoalan.

Sejak dibubarkannya ormas HTI, tepatnya pada tanggal 19 Juli 2017, tanpa surat peringatan lebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Perppu No. 2 Tahun 2017, disini justru menimbulkan kekhawatiran bagi al-Kahfi berkaitan dengan MT1 hari kedua. Disamping temanya tentang perbandingan ajaran ketuhanan dalam berbagai agama, juga metode pengajarannya yang bersifat sosio drama untuk merangsang kemampuan berfikir siswa, selanjutnya pengawas dakwah terprogram sulit mengontrol instruktur dalam menyampaikan bahan pembelajaran. Disini saya teringat pesan penasehat dari MUI, MT1 hari kedua mudah disalah tafsirkan. Sekiranya masih lewat peringatan terlebih dahulu akan mudah dijelaskan dan diselesaikan.

Dari pertimbangan di atas, demi amannya dan lancarnya dakwah dan pendidikan al-Kahfi, maka pengurus menghentikan dahulu MT1 hari kedua, sambil mencari jalan pemecahan. Di antaranya dengan memberikan kurikulum yang sudah disetujui MUI pusat kepada pemerintah lewat Menteri Agama atau Menkumham.

Demikian penjelasannya menurut pengamatan saya, semoga tidak menimbulkan salah tafsir.

Last modified onSaturday, 22 July 2017 16:00
Rate this item
(5 votes)
Template Design © yayasanalkahfi. All rights reserved.